Prinsip Kesejahteraan Umum

Jika dasar dari seluruh gagasan Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip martabat manusia, yang melahirkan beberapa prinsip lain, maka prinsip yang akan kita bahas sekarang merupakan tujuan dari adanya prinsip-prinsip yang lain, yakni prinsip kesejahteraan umum.

Prinsip Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum adalah terjemahan dari the common good (bahasa Inggris) maupun bonum communae (bahasa Latin). Secara harafiah berarti “kebaikan bersama”, maksudnya kebaikan atau hal-hal baik yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk bisa berkembang. Gereja meyakini bahwa wujud keselamatan manusia bukan hanya selamat sampai di sorga, melainkan mencakup pula di dunia ini, yaitu berkembang secara maksimal menjadi semakin manusiawi.

Karena adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah sendiri, maka manusia dipanggil untuk menjadi sempurna. Cara untuk menjadi sempurna adalah dengan mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Prinsip kesejahteraan umum, yang akan dipaparkan di sini, menjelaskan tentang kondisi atau sarana yang dibutuhkan agar panggilan untuk berkembang bisa terwujud.

Tentang panggilan untuk berkembang ini, Paus Paulus VI dalam ensiklik Populorum Progressio (biasa disingkat dengan PP), yang diterbitkan tahun 1967, mengatakan,

“Menurut rencana Allah, setiap manusia dipanggil untuk mengembangkan dirinya, karena setiap kehidupan adalah panggilan…. Karena dianugerahi kecerdasan dan kebebasan, manusia bertanggung jawab atas perkembangan dan keselamatan dirinya. …setiap orang dapat bertumbuh dalam kemanusiaan, mampu memajukan nilai kemanusiaannya, dapat menjadi semakin pribadi.” (PP art. 15).

Dari kutipan di atas, tampak jelas bahwa perkembangan diri manusia bukanlah sesuatu yang bersifat fakultatif atau opsional. Maksudnya, bukan terserah pada masing-masing pribadi untuk mau berkembang atau tidak. Sebaliknya, perkembangan dan kemajuan diri adalah panggilan yang merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah bagi setiap orang. Artinya, Allah menghendaki setiap manusia untuk berkembang. Keselamatan manusia diwujudkan dengan mengembangkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, kemuliaan Allah dan perkembangan diri manusia bukanlah dua hal yang bertentangan.

Agar perkembangan dan kemajuan setiap pribadi dan kelompok dapat terjamin secara maksimal, dibutuhkan kesejahteraan umum. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (disingkat dengan GS), salah satu dokumen hasil Konsili Vatikan II, menjelaskan kesejahteraan umum sebagai “…keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah” (GS art. 26). Jadi, arti “kesejahteraan umum” tidak sama dengan arti kata “kesejahteraan” atau “sejahtera” dalam pengertian material; bukan terdiri dari sejumlah fasilitas atau sekumpulan barang tertentu yang harus dimiliki oleh semua orang agar kesejahteraan umum tercapai. Kesejahteraan umum adalah kondisi yang diciptakan dengan tujuan agar setiap orang dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi sepenuhnya (bdk. MM art 65).

Ada dua aspek yang menjadi ciri apakah suatu kebutuhan atau kondisi termasuk dalam kesejahteraan umum (lih. Cloutier, 2009,102-104). Pertama, kesejahteraan umum meliputi kondisi-kondisi umum dalam kehidupan sosial yang dibutuhkan oleh  semua orang untuk bisa hidup secara layak. Hidup layak tidak berarti seseorang bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Kelayakan hidup ditandai oleh bisa tidaknya seseorang mengembangkan dirinya sebagai manusia secara lebih penuh. Termasuk dalam kondisi-kondisi umum tersebut adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, fasilitas air bersih, penerapan hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-hak dan hak milik, ketersediaan pelayanan-pelayanan bagi kebutuhan yang umum, dan seterusnya.

Kata “umum” di sini berarti semua orang membutuhkannya. Maksudnya, setiap orang, setiap kelompok, dan individu-individu memerlukan kondisi-kondisi tersebut untuk bisa berkembang. Hal penting dari aspek pertama ini adalah kebutuhan atau kondisi tersebut diperlukanoleh semua orang, bukan hanya beberapa orang. Jika hanya beberapa atau sekelompok orang saja yang membutuhkannya, maka itu bukanlah kesejahteraan umum. Gagasan terpenting di sini adalah bahwa untuk bisa berkembang, semua orang membutuhkan kondisi-kondisi tersebut dan dalam prakteknya tidak ada orang yang dikecualikan dari akses terhadap kondisi-kondisi itu.

Jika kesejahteraan umum merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh semua manusia, tanpa terkecuali, maka perlu diusahakan agar semua orang, juga tanpa terkecuali, bisa mengambil keuntungan darinya (bdk. Cloutier, 2009,103). Misalnya, jika kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu dibutuhkan oleh semua warga negara, maka pemerintah harus lebih dahulu memastikan semua warganya mendapatkan kesempatan itu sebelum menyediakan pendidikan yang lebih baik yang hanya bisa dijangkau oleh beberapa kelompok dalam masyarakat.

Aspek kedua berhubungan erat dengan aspek pertama di atas. Karena kesejahteraan umum adalah kondisi yang dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali, maka merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan kesejahteraan umum. Ajaran sosial Gereja banyak mengaitkan gagasan tentang kesejahteraan umum dengan negara dan lembaga publik. Setiap kali berbicara secara detil tentang masyarakat dan negara, ajaran sosial Gereja selalu mengaitkannya dengan prinsip ini (bdk. Curran, 2007, 213). Negara dan pemerintahan ada demi kepentingan umum. Dengan lebih tegas dikatakan bahwa tujuan negara tidak lain adalah menjamin tercipta dan terpeliharanya kesejahteraan umum (bdk. RN art. 28, QA art. 49, GS art. 74, EJA art. 79). Karena itu, pertama-tama, tanggung jawab untuk menciptakan kondisi ini terletak di pundak pemerintah dan negara. Demikian pula menjadi tugas negara untuk mengusahakan agar setiap warganya bisa berpartisipasi – dalam arti mengambil keuntungan dalam dan menikmati – kesejahteraan umum. Cara mengorganisasi masyarakat – dalam ekonomi dan politik, hukum dan kebijakan – secara langsung mempengaruhi martabat manusia dan kemampuan individu untuk berkembang dalam komunitas.

Namun, di lain pihak, kesejahteraan umum juga menjadi tanggung jawab setiap orang. Kata “umum” juga berarti bahwa kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan, dipelihara, dan dijaga efektivitasnya bila diusahakan bersama-sama. Prinsip kesejahteraan umum menegaskan bahwa kita semua bertanggung jawab seorang terhadap yang lain; bahwa orang lain adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab tersebut mewajibkan kita semua untuk bekerja membangun kondisi-kondisi sosial yang menjamin agar setiap pribadi dan setiap kelompok dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan potensi mereka.

Tampak jelas bahwa prinsip ini berkaitan secara langsung dengan dimensi atau hakikat sosial manusia. Fakta bahwa setiap orang bergantung pada orang lain menegaskan kenyataan bahwa perkembangan orang lain adalah tanggung jawab kita. Begitu pula dengan upaya membangun kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan perkembangan sesama. Selain itu, kita perlu ingat bahwa kewajiban untuk mencintai sesama tidak hanya memiliki dimensi individual. Cinta kepada sesama juga menuntut komitmen sosial yang lebih luas, yaitu tanggung jawab untuk menyumbang bagi kebaikan seluruh masyarakat, bagi kesejahteraan bersama. Sumbangan tersebut berupa upaya-upaya agar kondisi di atas terwujud. Kontribusi kepada upaya-upaya ini adalah perwujudan perjuangan bagi keadilan sosial dan cinta kasih (bdk. PP art. 82).

Hak dan kewajiban terhadap kesejahteraan umum melahirkan prinsip lain, yaitu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini mau mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk ambil bagian dalam kesejahteraan umum. Setiap pribadi berhak menikmati kesejahteraan umum dan menggunakannya untuk mengembangkan diri menjadi semakin sempurna. Di lain pihak, ia juga berkewajiban membangun dan memelihara kesejahteraan umum agar bisa dinikmati dan mengembangkan orang lain. Dua sisi timbal balik ini harus berjalan seiring. Sebagai contoh, misalnya tukang sapu jalan. Dengan pekerjaannya menyapu dan membuat jalan bersih, ia membangun kesejahteraan umum, karena jalan menjadi nyaman, aman, dan bersih. Tetapi, apakah ia bisa menikmati kesejahteraan umum, seperti pendidikan bagi anak-anaknya, fasilitas kesehatan, dsb.?

Konsekuensi praktis dari prinsip ini adalah setiap kelompok dalam masyarakat harus memperhatikan hak, aspirasi, dan kebutuhan kelompok-kelompok lain serta kebaikan bersama seluruh masyarakat (bdk. GS art. 26). Dengan kata lain, setiap orang perlu menyesuaikan kepentingan masing-masing dengan kebutuhan pihak lain. Tampaklah bahwa pembahasan tentang kesejahteraan umum ini menunjukkan adanya banyak hal yang sebenarnya merupakan hak pribadi manusia, namun harus diupayakan dan diperjuangkan bersama (bdk. Massaro, 2000, 121).

Referensi

Curran, Charles E. (2007). Buruh, Petani, dan Perang Nuklir: Ajaran Sosial Gereja, 1891 – Sekarang. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Massaro, Thomas (2000). Living Justice: Catholic Social Teaching in Action. Winconsin: Sheed and Ward.

Cloutier, David. “Modern Politics and Catholic Social Teaching” dalam McCarthy, David Matzko (2009). Ed. The Heart of Catholic Social Teaching: Its Origins and Contemporary Significance. Grand Rapids: Brazos Press.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s