Prinsip Preferential Option for the Poor and Vulnerable

Prinsip the option for the poor and vulnerable berarti mendahulukan kepentingan mereka yang miskin dan lemah.  Prinsip ini memiliki akarnya dalam Kitab Suci. Dalam Perjanjian Baru, teologi kenosis menyatakan pilihan Kristus sendiri kepada mereka yang miskin. Ia bukan hanya meninggalkan keallahanNya dan menjadi manusia miskin. Ia bahkan mengidentifikasikan diriNya dengan mereka yang miskin dan malang (bdk. Mat 25:40; EA art. 34). Kesadaran akan perutusanNya ke dunia ditunjukkan dalam Lukas, “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” (Luk 4:16-19).

Paus Paulus VI dalam Octogesima Adveniens (biasa disingkat OA) mengajak kita untuk berkaca pada Injil, “Dalam mengajarkan cinta kasih, Injil mengajari kita untuk secara istimewa menghormati orang-orang miskin dan situasi khusus mereka di tengah masyarakat….” (OA art. 23). Dengan kata lain, prinsip ini mengalir dari “perintah radikal untuk mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri.” (EJA art. 87).

Continue reading

Prinsip Subsidiaritas

Yang mendasari prinsip ini adalah pengakuan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab itu mengandung arti setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah hak yang harus dihormati. Konsekuensinya, orang lain sama sekali tidak bisa begitu saja mencampuri urusan dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas, seperti keluarga, rukun tetangga, dst. Selama tanggung jawab mampu diemban dengan baik oleh individu atau komunitas tersebut, individu lain dan lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi atau pun mengambil alih tanggung jawab itu.

Inilah pengertian dari prinsip subsidiaritas. Tujuan dari prinsip ini adalah agar tanggung jawab masing-masing pribadi dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dihormati, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas mereka. Penjelasan paling gamblang tentang prinsip ini dapat kita baca dalam ensiklik Quadragesimo Anno (biasa disingkat dengan QA) oleh Paus Pius XI. Beliau menulis,

Continue reading

Prinsip Solidaritas

Semua manusia – walau berbeda bangsa, suku, ras, ideologi, tingkatan ekonomi, pendidikan, dll. – adalah satu keluarga. Inilah ide dasar yang melandasi solidaritas. Ide tersebut mengalir dari martabat yang sama, yang dimiliki oleh setiap manusia, yakni citra Allah. Martabat yang sama itu menuntut setiap orang untuk membangun kehidupan bersama yang bisa dinikmati oleh semua manusia dan bisa mengembangkan setiap pribadi. Dengan kata lain, dengan prinsip solidaritas, setiap manusia diajak untuk membangun kesejahteraan umum (lihat pembahasan tentang Prinsip Martabat Manusia dan Prinsip Kesejahteraan Umum).

Sekarang, bagaimana ide tersebut mau diwujudkan? Dalam ensiklik Solicitudo Rei Socialis (juga dalam dua ensiklik sosialnya yang lain, Laborem Exercens dan Centesimus Annus), Paus Yohanes Paulus II menyebut solidaritas sebagai keutamaan hakiki bagi kehidupan sosial. Paus menjelaskan apa yang dimaksud dengan solidaritas,

Continue reading

Prinsip Kesejahteraan Umum

Jika dasar dari seluruh gagasan Ajaran Sosial Gereja adalah prinsip martabat manusia, yang melahirkan beberapa prinsip lain, maka prinsip yang akan kita bahas sekarang merupakan tujuan dari adanya prinsip-prinsip yang lain, yakni prinsip kesejahteraan umum.

Prinsip Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum adalah terjemahan dari the common good (bahasa Inggris) maupun bonum communae (bahasa Latin). Secara harafiah berarti “kebaikan bersama”, maksudnya kebaikan atau hal-hal baik yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk bisa berkembang. Gereja meyakini bahwa wujud keselamatan manusia bukan hanya selamat sampai di sorga, melainkan mencakup pula di dunia ini, yaitu berkembang secara maksimal menjadi semakin manusiawi.

Continue reading

Prinsip Martabat Manusia

Kesadaran Gereja tentang pentingnya manusia, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bulan lalu, membuat Gereja memfokuskan perhatian sepenuhnya kepada manusia. Nilai manusia begitu tinggi bagi Gereja. Maka gagasan-gagasan dalam ajaran Gereja, terutama ajaran sosialnya, didasari oleh persepsi atau pandangan yang begitu tinggi terhadap manusia. Persepsi atau pandangan tentang manusia ini dijelaskan dan digambarkan dalam prinsip martabat manusia.

Prinsip Martabat Manusia

Pendasaran ajaran sosial Gereja adalah martabat yang erat melekat pada pribadi, pada setiap manusia. Gagasan Gereja tentang martabat manusia bersumber pada kitab Kejadian 1:27, yakni bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan dengan Allah, manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia bukan sekedar ciptaan seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ia menjadi pusat dan puncak ciptaan Allah. Kitab Kejadian menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai tuan atas segala ciptaan lain. Pribadi manusia lalu menjadi cerminan paling gamblang dari Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, hidup manusia dipandang sebagai sesuatu yang kudus dan martabat pribadi manusia menjadi acuan bagi visi moral masyarakat.

Continue reading

Prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja: pengantar

Ajaran sosial Gereja memiliki prinsip-prinsip fundamental yang mendasari seluruh gagasan dan pemikiran Gereja tentang ajaran sosial. Di dalam Compendium of the Social Doctrine of the Church atau Kompendium Ajaran Sosial Gereja (dalam tulisan ini disingkat Compendium), prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dipaparkan sebagai sesuatu yang permanen dan universal. Prinsip-prinsip fundamental itu menjadi “parameter acuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi fenomena sosial, sekaligus menjadi sumber penting bagi kriteria untuk disermen dan orientasi bagi interaksi sosial di setiap area.” (Compendium art. 161). Dengan kata lain, prinsip-prinsip dasar itu merupakan tolok ukur untuk menilai suatu fenomena atau persoalan sosial dan sekaligus menjadi landasan untuk mengambil sikap.

Prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja dikemas dalam nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan (bdk. Stabile, 2006, 7). Pemaparan nilai-nilai universal keselamatan memungkinkan orang-orang dari budaya, agama, dan kepercayaan berbeda menerima serta memahami ajaran sosial Gereja. Dengan cara ini, Gereja lalu tidak hanya berbicara kepada umat Katolik. Secara lebih leluasa Gereja justru bisa menyapa dan berdialog dengan orang-orang yang berkehendak baik dan berkomitmen terhadap kesejahteraan umum yang berasal dari agama dan kepercayaan lain serta serta mengajak mereka bersama-sama mencari jawab atas aneka persoalan tentang kodrat manusia dan masyarakat manusiawi.

Continue reading

Mengapa Diperlukan Ajaran Sosial Gereja?

Kita bisa melihat lebih jelas posisi ajaran sosial dalam Gereja lewat tulisan Paus Yohanes Paulus II dalam Solicitudo Rei Socialis (disingkat SRS),

“…Gereja memiliki sesuatu untuk dikatakan pada masa kini…(yaitu) tentang kodrat, kondisi, persyaratan dan tujuan otentik pembangunan, dan juga tentang hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Dengan melakukan itu Gereja melaksanakan misi pewartaan Injilnya, karena Gereja menawarkan sumbangan bagi solusi persoalan pembangunan yang mendesak saat Gereja mewartakan kebenaran tentang Kristus, tentang dirinya, dan tentang manusia, dengan menerapkan kebenaran itu pada suatu situasi konkret. Sebagai sarana untuk meraih tujuan tersebut, Gereja menggunakan ajaran sosialnya. Dalam situasi yang sulit jaman ini, sebuah kesadaran yang lebih pasti dan penyebaran yang lebih luas dari prinsip-prinsip refleksi, kriteria untuk pertimbangan, dan petunjuk bagi aksi yang ditawarkan oleh ajaran Gereja akan menjadi bantuan berguna dalam mempromosikan definisi yang benar tentang masalah-masalah yang dihadapi dan solusi terbaiknya.” (SRS art. 41).

Continue reading