Prinsip Martabat Manusia

Kesadaran Gereja tentang pentingnya manusia, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bulan lalu, membuat Gereja memfokuskan perhatian sepenuhnya kepada manusia. Nilai manusia begitu tinggi bagi Gereja. Maka gagasan-gagasan dalam ajaran Gereja, terutama ajaran sosialnya, didasari oleh persepsi atau pandangan yang begitu tinggi terhadap manusia. Persepsi atau pandangan tentang manusia ini dijelaskan dan digambarkan dalam prinsip martabat manusia.

Prinsip Martabat Manusia

Pendasaran ajaran sosial Gereja adalah martabat yang erat melekat pada pribadi, pada setiap manusia. Gagasan Gereja tentang martabat manusia bersumber pada kitab Kejadian 1:27, yakni bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan dengan Allah, manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia bukan sekedar ciptaan seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ia menjadi pusat dan puncak ciptaan Allah. Kitab Kejadian menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai tuan atas segala ciptaan lain. Pribadi manusia lalu menjadi cerminan paling gamblang dari Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, hidup manusia dipandang sebagai sesuatu yang kudus dan martabat pribadi manusia menjadi acuan bagi visi moral masyarakat.

Fakta bahwa setiap orang adalah citra Allah memiliki beberapa konsekuensi penting. Pertama, setiap orang memiliki martabat yang sama, yang berasal dari kecitraannya dengan Allah. Martabat manusia sama sekali bukanlah hasil kerja, usaha, dan prestasinya sendiri. Martabat itu semata-mata merupakan anugerah Allah, hanya karena dia adalah manusia yang diciptakanNya. Maka, selama ia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan karenanya secitra dengan Allah, ia punya martabat, derajat, dan hak yang sama dengan manusia lain (bdk. Compendium art. 111).

Hal ini sama sekali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa martabat adalah sesuatu dari luar yang diperoleh manusia melalui usaha, keturunan, keberuntungan, dsb. (misalnya pangkat, jabatan, prestasi, derajad dalam masyarakat, kekayaan, dst.). Sebaliknya, Gereja justru mengajarkan bahwa martabat manusia berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar. Martabat itu didapatkannya semata-mata karena ia lahir sebagai manusia. Jadi, begitu seorang manusia dikandung dalam rahim, martabat sebagai citra Allah sudah dimilikinya. Karena itu, segala perbedaan manusia karena warna kulit, bahasa, agama, kelompok, pangkat, posisi, identitas, lahir sebagai apa dsb. tidak bisa menjadi kriteria atau patokan dalam menentukan bagaimana harus bersikap terhadap orang lain. Manusia itu setara dan sederajad dengan manusia lain, sama-sama bermartabat citra Allah, tak perduli perbedaan yang melekat pada dirinya. Pembantu rumah tangga, tukang becak, pengemis, gelandangan, semua itu setara dengan kita semua. Inilah yang disebut dengan prinsip kesetaraan atau prinsip kesederajadan.

Konsekuensi kedua, karena secitra dengan Allah, maka pribadi manusia jauh lebih penting daripada benda dan ciptaan lain (bdk. Compendium art. 133). Karena itu, manusia tidak pernah bisa dan tidak boleh diperlakukan sebagai sarana atau alat. Dalam kasus ini, manusia dijadikan alat untuk menambah kekayaan, memperoleh pangkat, mendapatkan kehormatan, dsb. Sementara orang yang diperalat itu martabatnya direndahkan atau bahkan hidupnya dikorbankan. Tindakan seperti itu melawan kecitraan Allah dalam diri manusia. Bahkan itu sama artinya dengan merendahkan Allah sendiri.

Sebaliknya, karena mempunyai martabat sebagai citra Allah, manusia dan hidupnya harus dihormati. Caranya menghormati adalah mengusahakan agar hidup manusia menjadi semakin layak, sehingga dapat berkembang menjadi semakin sempurna. Karena itu, segala sesuatu, termasuk semua program, kebijakan, kemajuan, dan lain sebagainya harus bisa meningkatkan penghormatan terhadap martabat manusia, terutama melalui peningkatan taraf hidupnya. Dalam hal ini, manusia lalu menjadi tujuan, bukan alat. Artinya, hidup manusia (penghormatan terhadap martabatnya, peningkatan taraf hidupnya, dsb.) harus menjadi tujuan. Inilah yang disebut dengan prinsip hormat terhadap kehidupan manusia.

Konsekuensi berikutnya adalah manusia memiliki dimensi sosial. Manusia tidak diciptakan seorang diri. Maka pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang secara erat tergantung kepada orang lain. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam dokumen Gaudium et Spes (salah satu hasil Konsili Vatikan II, biasanya disingkat dengan GS), “Rukun hidup manusia merupakan bentuk pertama persekutuan antar pribadi. Sebab dari kodratnya yang terdalam manusia bersifat sosial; dan tanpa berhubungan dengan sesama ia tidak dapat hidup atau mengembangkan bakat-pembawaannya.” (GS art. 12).

Dimensi sosial manusia bukanlah faktor tambahan. Dimensi tersebut melekat erat dalam dirinya. Bahkan dokumen konsili di atas menyebutnya sebagai bagian dari “kodrat yang terdalam manusia”. Hal ini menggarisbawahi sifat ketergantungan manusia terhadap sesamanya. Ketergantungan ini bukan hanya menyangkut soal hidup. Kemampuan manusia untuk maju dan berkembang pun tergantung pada orang lain (bdk. GS art. 25). Agar berkembang secara layak, manusia memiliki kecenderungan alami terhadap ikatan sosial seperti masyarakat, negara, keluarga maupun ikatan sosial privat seperti serikat buruh, dsb. Dimensi sosial ini dengan kuat melandasi paham ajaran sosial Gereja tentang kesejahteraan umum dan solidaritas. Inilah prinsip asosiasi, prinsip yang menjelaskan tentang dimensi sosial manusia dan hak manusia untuk membentuk ikatan dengan manusia lain.

Dengan demikian, prinsip martabat manusia ini melahirkan tiga prinsip lain, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip hormat terhadap hidup manusia, dan prinsip asosiasi. Seluruh pandangan, ajaran, dan sikap Gereja tentang manusia dan kehidupan didasari oleh prinsip martabat manusia ini, yaitu bahwa manusia adalah citra Allah. Dokumen-dokumen sosial dari para paus berangkat dari prinsip ini. Begitu pula, respon Gereja terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan dan masalah-masalah di tengah masyarakat didasari oleh keyakinan akan pribadi manusia sebagai cerminan Allah sendiri.

Bagaimana menggunakan prinsip ini dalam realitas konkret? Seperti yang telah disinggung di atas, prinsip martabat manusia bisa digunakan untuk menilai sejauh mana program pembangunan, kemajuan, modernisasi, kebijakan, bahkan sikap, perbuatan, dsb. di berbagai level. Misalnya, apakah program pembangunan negeri ini membuat mereka yang miskin bisa hidup dengan lebih baik, apakah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mendorong setiap pribadi untuk menghormati pribadi lain, apakah perilaku dan sikap warga pada umumnya membuat orang lain merasa diperlakukan sebagai manusia (bahasa Jawa: diwongne), dst.

Catatan

Compendium adalah kependekan dari Compendium of the Social Doctrine of the Church atau Kompendium Ajaran Sosial Gereja.

One thought on “Prinsip Martabat Manusia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s