Prinsip Subsidiaritas

Yang mendasari prinsip ini adalah pengakuan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab itu mengandung arti setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah hak yang harus dihormati. Konsekuensinya, orang lain sama sekali tidak bisa begitu saja mencampuri urusan dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas, seperti keluarga, rukun tetangga, dst. Selama tanggung jawab mampu diemban dengan baik oleh individu atau komunitas tersebut, individu lain dan lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi atau pun mengambil alih tanggung jawab itu.

Inilah pengertian dari prinsip subsidiaritas. Tujuan dari prinsip ini adalah agar tanggung jawab masing-masing pribadi dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dihormati, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas mereka. Penjelasan paling gamblang tentang prinsip ini dapat kita baca dalam ensiklik Quadragesimo Anno (biasa disingkat dengan QA) oleh Paus Pius XI. Beliau menulis,

“Mengambil alih dari individu-individu apa yang dapat mereka selesaikan dengan inisiatif dan usaha mereka sendiri serta menyerahkannya kepada komunitas adalah kesalahan besar; begitu pula menugaskan kepada asosiasi yang lebih tinggi dan lebih besar apa yang dapat dilakukan oleh lembaga yang lebih kecil dan berada di bawahnya merupakan ketidakadilan dan sekaligus kejahatan besar serta gangguan terhadap tatanan yang benar.” (QA art. 79).

Komunitas atau lembaga yang lebih tinggi seharusnya tidak mencampuri urusan individu atau lembaga di bawahnya, jika hal itu dapat mereka kerjakan sendiri dengan baik. Merupakan hak mereka sebagai manusia bermartabat untuk mengurus diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Hak itu harus dihormati, bahkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Maka, selama individu atau pun lembaga yang lebih rendah mampu, tugas lembaga yang lebih tinggi atau komunitas adalah mendukung sejauh dibutuhkan dan membantu dalam berkoordinasi dengan lembaga lain atau dengan kegiatan masyarakat demi kepentingan umum (bdk. CA art. 48). Dengan demikian, ada pembagian peran yang jelas dan peran-peran masing-masing bagian dihormati

Jika persoalan di lingkup RT (rukun tetangga) bisa diatasi dan diurus oleh mereka sendiri dengan baik, tidak perlu RW (rukun warga) atau kelurahan melakukan intervensi. Apabila suatu masalah di dalam sebuah lingkungan Gerejani bisa diselesaikan dengan baik oleh para pengurus lingkungan, pengurus di lingkup wilayah atau paroki tidak boleh mencampuri penyelesaian masalah tersebut. Itu adalah dua contoh dari prinsip subsidiaritas.

Contoh di level nasional, antara lain kasus tata niaga cengkeh oleh BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). BPPC dibentuk oleh Suharto semasa menjadi presiden dan diketuai oleh anaknya, Hutomo Mandala Putra. Sebelumnya, ketika BPPC belum didirikan, para petani cengkeh telah mampu melakukan proses penanaman hingga pemasaran cengkeh secara mandiri. Namun, sebagai orang yang berhak menentukan nasib sendiri, para petani tidak pernah diajak bicara oleh BPPC tentang berbagai kesulitan dan hambatan dalam perniagaan cengkeh. Hak mereka sebagai penentu nasib sendiri tidak dihormati, bahkan oleh negara dan BPPC dianggap tidak ada. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, wujud terpenting dari menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, diabaikan sama sekali. Keputusan tentang tata niaga ini dijatuhkan begitu saja dari atas. Yang kemudian terjadi, harga cengkeh anjlok luar biasa dan petani cengkeh sangat menderita.

Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi, sekarang gubernur DKI Jakarta. Ketika masih menjadi walikota Solo, Jokowi memindahkan para PKL dari Taman Banjarsari Solo dengan pendekatan yang menggunakan prinsip subsidiaritas ini. Para pedagang dikumpulkan dan diajak bicara. Mereka tidak diberi penyuluhan atau pun hanya menjadi pendengar, melainkan ditanyai pendapat tentang kebutuhan ruang hijau yang bersih dan pasar tradisional yang modern. Partisipasi mereka, terutama kaum kecil, dalam menjalankan tanggung jawab atas kehidupan sendiri tetap perlu dihargai secara maksimal.

Kasus BPPC di atas adalah contoh tentang apa yang terjadi ketika prinsip ini tidak dilaksanakan. Apa yang sebelumnya sudah ada dan berjalan dengan baik, ketika diintervensi dari atas secara sewenang-wenang, menjadi berantakan dan merugikan orang kecil. Ketidakadilan, seperti yang dikatakan oleh Paus Pius XI dalam kutipan di atas, terjadi bukan hanya dalam rusaknya tata niaga dan dampak kerugian besar-besaran yang dialami oleh kaum tani, melainkan sudah dimulai sejak perencanaan dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan partisipasi para petani dan stakeholder-nya. Sebaliknya, dengan menghormati partisipasi para pedagang, pemindahan pasar di Surakarta berjalan tanpa berdarah-darah dan mulus.

Prinsip subsidiaritas secara praktis adalah soal pengaturan bagaimana warga masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan prinsip ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari kalangan bawah dalam menentukan kehidupan sendiri dan dalam kehidupan bersama. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara langsung terkena akibat dari suatu keputusan atau kebijakan seharusnya memiliki peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Artinya mereka perlu diajak bicara hingga mengetahui persis apa yang terjadi, apa keuntungan dan kerugiannya, akibat apa yang akan mereka alami, dan bagaimana pendapat mereka tentang kebijakan atau keputusan tersebut. Masyarakat kalangan bawah harus dihormati untuk berperanan (pendapat dan suara mereka dihargai) dalam menentukan nasib mereka sendiri, dan bukannya semua ditentukan melulu dari atas. Hal seperti ini yang justru sangat jarang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di hampir segala level. Pada umumnya mereka bersikap seperti bapak yang baik, yang seolah-olah tahu apa yang baik bagi anak-anaknya, tanpa harus menanyai lebih dulu.

Subsidiaritas berkaitan erat dengan cara berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi semua orang dan pihak (bdk. Massaro, 2000, 128). Pembangunan kesejahteraan umum, sebagai kondisi yang memungkinkan semua pihak berkembang dengan baik, menuntut dilaksanakannya prinsip ini. Subsidiaritas juga menjadi cara bagaimana manusia diperlakukan sebagai manusia (Jawa, diwongne) dan berpartisipasi untuk kepentingan bersama, termasuk kepentingan mereka sendiri.

Referensi

Massaro, Thomas (2000). Living Justice: Catholic Social Teaching in Action. Winconsin: Sheed and Ward.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s